Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi dalam sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah kebocoran anggaran negara.
JAKARTA, balangantimes.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar di Gedung A, Lantai 3 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (4/12/2025).
Tito menyebut ketidakakuratan data penerima masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Ia mencontohkan data yang dinamis sering kali tidak diperbarui, sehingga menyebabkan ketidaktepatan penyaluran. “Ada penerima bansos yang sudah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi ASN, dan ada juga yang wafat,” ujarnya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem yang mampu memperbarui data secara real-time.
Mendagri menegaskan bahwa penyaluran bansos adalah amanah konstitusi sekaligus kewajiban negara dalam melindungi masyarakat terlantar. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan sosial sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Melalui pilot project digitalisasi, pemerintah ingin membangun sistem terpadu yang lebih responsif dan akuntabel.
Digitalisasi diharapkan mampu menyinkronkan data penerima secara cepat dan akurat, meminimalisir duplikasi, serta mencegah kebocoran anggaran. Pemerintah meyakini bahwa transformasi digital ini akan memperkuat ketepatan sasaran bansos sekaligus mengoptimalkan mekanisme pengawasan.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa alokasi anggaran bansos 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun. Kenaikan anggaran tersebut, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. “Dengan adanya tambahan BLTS dan penebalan bansos reguler yang disalurkan pada Juni–Juli lalu, alokasi anggaran bansos tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun,” ujarnya. Anggaran itu mencakup dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako, yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp75 triliun.
